GOWA – Ratusan perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) se-Sulawesi Selatan berkumpul dalam forum strategis bertajuk “JAMBORE MASYARAKAT SIPIL SULAWESI SELATAN” di Bissoloro, Moncong Sipolong, Kabupaten Gowa, selama tiga hari, Jumat hingga Minggu (10-12 Oktober 2025). Jambore yang mengusung tema besar “Menguatkan Peran dan Kemandirian Masyarakat Sipil dalam Mendorong Demokrasi Substantif dan Inklusif” ini menjadi ruang konsolidasi vital di tengah dinamika sosial-politik yang menantang.
Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, M.Kafrawy Saenong, yang turut hadir sebagai salah satu perwakilan organisasi, menekankan pentingnya kemandirian OMS dalam merumuskan agenda perubahan. ”Kegiatan seperti jambore ini sangat krusial. Mandiri bukan berarti isolasi, tetapi bagaimana masyarakat sipil bisa lebih adaptif dan responsif tanpa kehilangan idealisme. Kita harus mampu memperkuat kolaborasi lintas isu, terutama dalam memastikan kebijakan layanan publik yang lahir itu benar-benar inklusif dan berpihak pada kelompok marjinal,” ujar M.Kafrawy Saenong di sela-sela diskusi.
Tujuan utama dari pertemuan akbar ini adalah memperkuat peran strategis dan kemandirian masyarakat sipil dalam mewujudkan demokrasi yang substantif, bukan hanya sekadar formalitas. Selain itu, jambore ini secara spesifik bertujuan: Pertama, memperkuat kemandirian masyarakat sipil dalam mendorong lahirnya kebijakan layanan publik yang inklusif. Kedua, meningkatkan kolaborasi antar masyarakat sipil untuk melawan perilaku korupsi dan pelanggaran HAM. Ketiga, mendorong aksi dan kampanye bersama yang berorientasi pada perubahan sosial. Diharapkan, output dari jambore ini adalah menguatnya kolaborasi di antara OMS se-Sulawesi Selatan untuk secara nyata melawan perilaku korupsi dan pelanggaran HAM, serta melahirkan agenda aksi dan kampanye bersama yang terstruktur guna mendorong perubahan sosial yang berkeadilan.
Forum ini berhasil menjadi ajang tukar pengalaman, belajar bersama, dan merumuskan agenda strategis yang diharapkan dapat menunjang peran masyarakat sipil sebagai pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Sulawesi Selatan.