Beranda LSKP – LSKP

Jl. Inspeksi PAM No.32 Batua, Makassar

+62 813-7893-1011 09:00 - 16:00 WITA

Select menu item

HomeBeranda LSKP

Survey & Penelitian

Policy, Advocacy & Consultancy

Pengembangan Kapasitas & Pemberdayaan Masyarakat

Tentang LSKP

Sejak berdirinya, LSKP telah banyak melakukan program di bidang riset, pendampingan masyarakat, advokasi kebijakan, pemantauan dan konsultansi manajemen publik. Selama lebih satu dekade, LSKP membangun jaringan kerjasama dengan organisasi lokal, regional, nasional dan internasional.

#Ruang Publik

PERKUAT JEJARING PERDAMAIAN MAKASSAR: LSKP TERLIBAT AKTIF DALAM KELAS “FACILITATING FOR CHANGE” UNTUK DORONG PERUBAHAN SOSIAL

June 7, 2026

foto kegiatan KONSOLIDASI MASYARAKAT SIPIL DI MAKASSAR: TUNTUT REGULASI SERIUS DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN SPYWARE DI INDONESIA

KONSOLIDASI MASYARAKAT SIPIL DI MAKASSAR: TUNTUT REGULASI SERIUS DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN SPYWARE DI INDONESIA

June 7, 2026

Foto kegiatan Makassar – Koordinator Komisariat (Korkom) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Republik Institute dan JPPR SulSel menyelenggarakan diskusi publik bertajuk "Pilkada oleh DPRD: Menakar Arah dan Masa Depan Demokrasi Elektoral di Indonesia". Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 10 Februari 2026, bertempat di D'Original Resto & Cafe, Jl. Bumi Tamalanrea Permai (BTP). Diskusi ini menghadirkan beragam narasumber kompeten untuk membedah isu mekanisme pemilihan kepala daerah. Para pemateri yang hadir mencakup unsur penyelenggara yakni Komisioner KPU SulSel dan Komisioner Bawaslu SulSel, unsur legislatif dari Anggota DPRD SulSel, serta perspektif dari Akademisi Unhas dan Korwil JPPR SulSel. Ketua Korkom IMM Unhas, Engki Fatiawan, dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wadah untuk menelaah secara kritis arah demokrasi di Indonesia. Selain paparan materi, forum ini juga melibatkan sejumlah penanggap ahli dari Direktur LPSD, Direktur Polinet, hingga Ketua LHKP PWM SulSel untuk memperdalam analisis. Akademisi Unhas, Fajlurrahman Jurdi mengatakan bahwa jika pilkada dilakukan oleh DPRD, maka sejatinya kedaulatan rakyat telah diambil. Padahal DPRD dipilih oleh rakyat untuk dipinjamkan kedaulatannya dalam menata daerah. Bukan malah mengambil pinjaman kedaulatan tersebut, tutup Jurdi. Melalui kegiatan ini, penyelenggara mengundang berbagai lembaga mitra, termasuk LSKP, untuk ikut berpartisipasi memberikan kontribusi pemikiran dalam menyikapi wacana perubahan mekanisme Pilkada di tanah air.

LSKP Berkontribusi di Diskusi Publik Bedah Masa Depan Pilkada Melalui DPRD

February 11, 2026

Team LSKP

Lembaga Studi Kebijakan Publik © 2026 All Rights Reserved.