Makassar, 8 Oktober 2026 — Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) terlibat dalam pelaksanaan studi Knowledge Governance dalam Ekosistem Demokrasi Lokal: Menakar Peran Universitas dan Think Tank yang diinisiasi oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia melalui Program PARTISIPASI. Dalam studi ini, LSKP berkontribusi pada pendalaman konteks demokrasi lokal di Sulawesi Selatan, khususnya mengenai dinamika partisipasi publik dan peran lembaga pengetahuan dalam mendukung demokrasi. Studi ini juga melibatkan Center for Peace, Conflict and Democracy (CPCD) Universitas Hasanuddin sebagai Think Thank berbasis kampus di Makassar.
Diskusi studi ini bertujuan memahami kondisi demokrasi lokal sebagai landasan bagi pendalaman penelitian selanjutnya, termasuk melalui analisis ekonomi politik (political economy analysis).
Dalam diskusi, LSKP menekankan bahwa penguatan demokrasi tidak cukup hanya dengan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat. Partisipasi perlu memberikan pengaruh nyata terhadap proses pengambilan keputusan. Aspirasi masyarakat harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti secara transparan, bukan berhenti pada kehadiran dalam forum konsultasi atau kegiatan seremonial.
LSKP juga menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami persoalan publik, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi kebijakan pemerintah. Upaya ini perlu disertai mekanisme yang memastikan suara masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan, memperoleh ruang yang setara dalam proses perumusan kebijakan.
Selain partisipasi, kualitas informasi menjadi tantangan dalam ekosistem demokrasi lokal. Perkembangan teknologi digital telah memperluas akses masyarakat terhadap informasi, tetapi tidak selalu diikuti peningkatan kualitasnya. Informasi yang tidak akurat, tidak terverifikasi, atau kehilangan konteks dapat menghambat pemahaman masyarakat terhadap persoalan publik. Karena itu, literasi media dan digital, kualitas jurnalisme, serta penyebaran informasi yang bertanggung jawab perlu menjadi bagian dari upaya memperkuat demokrasi.
Sejalan dengan fokus studi, LSKP juga memandang pentingnya peran universitas, think tank, organisasi masyarakat sipil, dan media dalam menghasilkan, menyebarluaskan, serta mendorong pemanfaatan pengetahuan dalam proses kebijakan. Pengetahuan berbasis bukti perlu terhubung dengan kebutuhan masyarakat dan proses pengambilan keputusan agar tidak sekadar menjadi dokumen, tetapi turut memperkuat akuntabilitas dan kualitas kebijakan publik.
Melalui keterlibatan ini, LSKP berharap studi dapat membantu mengidentifikasi tantangan, pola hubungan antarpemangku kepentingan, serta peluang kolaborasi untuk memperkuat demokrasi lokal yang inklusif, partisipatif, dan berbasis pengetahuan. LSKP juga berharap kolaborasi dengan CPCD Unhas dapat memperluas upaya kolaborasi semua stakholders untuk memperkuat penerapan demokrasi secara substansial di Sulawesi Selatan ke depan.